Balai Desa Peonea Pakai Dana Desa

banner 468x60

Foto Lepas. Sumber: kemdikbud.go.id

MOROWALI UTARA – Walau ketentuan dana desa yang bersumber dari APBN, tidak boleh diperuntukkan bagi pembangunan balai desa, kantor desa, rumah-rumah ibadah dan pagar didesa, namun diwilayah kabupaten Morowali Utara, masih saja ketentuan tersebut dilanggar.

Padahal ketentuan tersebut sudah ditekankan, bahwa pemanfaatan dana desa bertujuan meningkatkan kemampuan masyarakat desa didalam menumbuhkembangkan roda perekonomian didesa umumnya dan peningkatan ekonomi rakyat khususnya.

Bahkan tak tanggung-tanggung, beberapa desa mengikuti pola yang lagi trend dengan system pembangunan multi year, seperti balai desa Peonea yang dianggarkan 1,5 M yang penyelesain proyek balai desa direncanakan selesai selama 3 tahun berjalan ini.

Entah siapa yang memberi ide kepada setiap desa di Morowali Utara ini dengan menggunakan pola Multi Year ini, sumber JEJaK menyatakan, diduga pihak terkait langsung dalam hal ini pihak Pemerintah Daerah. Pasalnya, “program itu, kan dikoreksi ulang pihak berkompeten agar desa tidak menyimpangkan peruntukan anggaran dengan menyalahgunakan jabatan dan kekuasaan,” urainya penuh yakin.

Pihak PMD Morowali ketika dikonfirmasi JEJaK, menyatakan bahwa mereka sudah memberikan petunjuk sebagaimana peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk tidak boleh diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dilakukan secara swakelolah oleh masyarakat itu sendiri dengan sistem penggajian sesuai standar upah didesa masing-masing.

Bahkan sumber JEJaK menyatakan, kurun waktu 2 tahun ini, hampir tidak ada proyek yang menggunakan dana desa yang dihasilkan didesa di Kabupaten Morowali Utara, dibanding desa-desa di Kabupaten Minahasa Selatan yang sudah memiliki jalan beraspal, selokan beton bahkan bak air yang sangat besar, termasuk irigasi desa.

Tapi didesa kami, “tidak ada jalan beraspal, tidak ada selokan beton, apalagi bak air dan irigasi desa,” tandas sumber JEJaK berdarah Minahasa yang sudah lama tinggal di Morowali Utara, yang tidak lagi merasa sebagai orang Sulawesi Utara. Jadi Dana Desa tidak ada bukti pelaksanaannya untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa selama ini.

Lantas bagaimana penanganan hokum atas berbagai penyalahgunaan jabatan dan kekuasaan serta penyimpangan peruntukan alokasi dana desa, menurut sumber masyarakat dibeberapa desa yang ditemui JEJaK, nampak meragukan apakah akan ada tindakan hukum atas penyimpangan hokum ini.

Pesimisme masyarakat dibeberapa desa sumber JEJaK, menyatakan ada yang telah ditangani pihak aparat hukum, namun oknum tertentu aman-aman saja, seolah kebal hukum, karena hingga kini oknum tersebut masih melenggang kesana kemari mengumbar senyum seolah ingin menyatakan rasa kebanggaan karena bisa menghindari hukum. **Perw. Morut

Tags:
banner 468x60
Rate this article!
author

Author: 

Related Posts