Janji Tim DPRD Luwuk Tak Kunjung Datang

banner 468x60

Sumber Foto: news.luwukpost.info

LUWUK – Setelah krusial Tragedi Tanjung berupa terror, penangkapan, intimidasi, penggusuran  menumpahkan kemarahan, tangis dan kematian yang berujung pada pemenjaraan atas seorang warga Tanjung dan seorang Mahasiswa,telah melahirkan keprihatinan yang luas bagi masyarakat Luwuk Banggai khususnya dan masyarakat Sulawesi Tengah umumnya.

Atas problematika tanjung, maka DPRD Luwuk kemudian membentuk Tim dan langsung melakukan pertemuan diberbgai institusi di Jakarta antara lain, Mahkamah Agung, Badan Pengawas Mahkamah Agung RI, BPN RI, DPR RI dan Komnas HAM. Keterangan ini terungkap dalam hearing antara Tim DPRD Luwuk dengan Masyarakat Tanjung, LSM dan Pemerhati Hukum dan HAM Luwuk Banggai.

Sebagaimana keterangan Tim bentukan DPRD Luwuk tersebut antara lain menyatakan bahwa dalam pertemuan dengan pihak Mahkamah Agung RI, atas putusan MA Nomor 2352 K/Pdt/1997/ tanggal 11 Mei 1999yang menjadi dasar pelaksanaan eksekusi, sebaiknya dipertanyakan di Pengadilan Negeri Luwuk.

Demikian pula sikap MA sesuai suratnya Nomor 285/PAN/VII/2008 tanggal 8 Juli 2008, terkait surat Hasanudin Datu Adam, diminta mengajukan upaya hokum lain dengan melaporkan kepada Kepolisian setempat. Termasuk dijelaskan bahwa penundaan dan pelaksanaan eksekusi adalah wewenang dan tanggungjawab Ketua Pengadilan Negeri Luwuk.

Sementara keterangan dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI melalui H. Iswan Herwin, SH, MH selaku Inspetur Wilayah III, bahwa Badan Pengawasan tidak mencampuri putusan Mahkamah Agung. Dimana dijelaskan bahwa wewenangnya hanya berkaitan dengan adnya penyimpangan terhadap pelaksanaan putusan Mahkamah Agung RI.

Lebih lanjut menurut Tim DPRD Luwuk, bahwa Iswan juga menjelaskan bila eksekusi lebih dari luasan sebagaimana dimaksud dalam penetapan Pengadilan Tinggi Palu, maka masyarakat yang berdampak dari eksekusi tersebut dapat mengajukan keberatan kepada Badan Pengawas.mikian pula menyangkut upaya hokum Datu Adam yang ditolak dapat dilaporkan ke Badan Pengawas Mahkamah Agung RI.

Demikian pula hasil pertemuan dengan pihak Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ BPN RI, menyatakan bahwa semua sertifikat didalam obyek sengketa masih sah, selama belum ada pembatalan melalui putusan pengadilan tata usaha Negara (PTUN), karenanya, para pemegang sertifikat dapat mengajukan surat permohonan perlindungan hokum kepada Menteri Agraria dan tata Ruang (BPN RI).

Tim juga menjelaskan bahwa mereka juga telah menemui Komnas HAM dan mengakui telah menerima laporan serta sejumlah video eksekusi dan berjanji akan menindaklanjuti laporan tersebut serta akan berkunjung ke Luwuk.

Selanjutnya TIM DPRD Luwuk menjelaskan telah menemui Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang menjelaskan bahwa pihak Pengadilan Tinggi mengakui adanya surat Penetapan Nomor 01/Pen.Pdt/2008/PT. Sulteng tanggal 21 Agustus 2008 yang membatalkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 02/Pen.Pdt/1996/PN.Luwuk tanggal 14 November 2008 yang menyatakan permohonan pemohon eksekusi tidak dapat dieksekusi (Non eksekutable) dan hanya dapat dieksekusi tanah seluas 2 (dua) bidang tanah.

Sementara Tim DPRD Luwuk yang tak puas bertemu dengan KOMNAS HAM di Jakarta, kemudian menjambangi KOMNAS HAM Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, menerima penjelasan, akan menyesuaikan dengan agenda KOMNAS HAM RI, termasuk meminta upaya hokum Perdata maupun pidana.

Namun setelah hampir tiga bulan masyarakat Tanjung menunggu realisasi penjelasan Tim DPRD Luwuk, hingga kini tak jelas juntrungnya. Sehingga masyarakat Tanjung kepada Tim Tabloidjejak.com menyatakan bahwa Tim DPRD Luwuk hanya memberikan janji-janji kosong. Tim

Eksekusi Tanjung Kejahatan Kemanusian Terbesar di Indonesia

Eksekusi Tanjung yang tak jelas kedudukan hukumnya, telah menjadi perhatian masyarakat Luwuk secara luas. Betapa tidak, sekitar ribuan jiwa atau sekitar kurang lebih  4 ratusan Kepala Keluarga harus tergusur secara tidak patut hingga kehilangan rumah berteduhnya.

Sekitar sebulan rencana eksekusi lahan Tanjung, masyarakat tanjung sudah mulai mencekam karena telah dibarengi intimidasi, terror dan penangkapan oleh aparat kepolisian Luwuk banggai bila didengar mengeluarkan pernyataan ataupun diskusi-diskusi masalah eksekusi Tanjung.

Pengakuan beberapa warga Tanjung ini terungkap dalam beberapa kali diskusi dan pertemuan antar warga dengan beberapa tokoh masyarakat dan LSM yang menaruh perhatian atas tragedy kemanusiaan terbesar di Indonesia ini.

Sehari sebelum eksekusi Tanjung yang direncanakan dilaksanakan pada tanggal 3 Juli 2017, berapa orang ditangkap termasuk 3 orang wartawan TabloidJejak.com ikut diseret ke Polres Luwuk Banggai. Bahkan pengeroyokan oleh beberapa orang terhadap 3 wartawan Tabloidjejak.com nyaris terjadi karena teriakan seorang oknum Polisi yang berinisial VC bahwa 3 wartawan tersebut sebagai provokator.

Oknum Polisi yang mantan Kasatreserce Narkoba Luwuk tersebut, bukan saja meneriakan sebagai provokator, namun dengan lantang secara berulang meminta beberapa Polisi untuk segera melakukan penangkapan kepada wartawan Tabloidjejak.com sebagai provokator.

Atas teriakan itu, 3 wartawan Tabloidjejak.com kemudian diangkut ke Polres Luwuk Banggai oleh Kasatreskrimum Polres Luwuk banggai. Di Polres, wartawan Tabloidjejak.com dijejali berbagai pertanyaan, namun dilepaskan kemudian setelah selama 2 jam ditahan.

Keesokannya tanggal 3 Juli 2017, eksekusi Tanjung dilakukan oleh PN. Luwuk diduga melibatkan sekitar 13 institusi. Yaitu ; Polres Banggai, Pol PP, Damkar, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Tramtib Kelurahan, Dandim, Pengacara Mustafa Patiwael, SH. Termasuk PLN, Telkom dan PAM yang diduga ikut memutuskan jaringan listrik, Telephon dan air.

Sementara yang diduga turut ikut merencanakan sebagaimana dimaksud perbuatan pidana perencanaan, diduga Dinas Sosial, PNPB, PU, Bupati, Ass I, Camat, Polsek terkait disediakannya pemukiman baru kamp. Bunga dan sejumlah pertemuan khusus yang berindikasi terkait dengan rencana eksekusi jahat yang tidak memiliki dasar hokum yang jelas.

Eksekursi Tanjung yang sangat memilukan masyarakat Tanjung, yang menumpahkan tangisan riuh rendah, kemarahan serta umpatan emosi oleh warga masyarakat Tanjung, hanya dianggap angin lalu oleh sejumlah aparat yang terus meransek dengan alat berat menghancurkan rumah termasuk berbagai peralatan usaha, rumah tangga serta tanaman dan berbagai perlatan dirumah penduduk tanpa belas kasihan.

Kegaduhan yang dinilai sangat biadab tersebut oleh beberapa warga, hingga kini tak jelas penyelesaiannya. Bahkan sejumlah laporan dan keluhan tak jelas juntrungnya. **Tim Tabloidjejak.com

Pemilik Tanah Tanjung Jadi Korban Penipuan

Terkait tragedy kemanusiaan dilahan tanjung seluas 8,5 ha, yang ikut menimpa di 2 lokasi yang tidak disengketakan, ikut dilibas kelompok Mafia eksekutor, yang dimotori  pengacara Mustafa Pattiwael, SH dan “konon, katanya” ahli waris Albakar.

Dimana eksekusi yang sangat controversial dengan melibatkan diduga sekitar 13-an pihak, telah melakukan kejahatan kemanusiaan secara bersama-sama berupa perbuatan pidana pengrusakan, penyerobotan, penyalahgunaan wewenang, melampaui wewenang, keterangan palsu, penipuan, penggelapan dan pengancaman.

Atas tragedy kemanusiaan yang dilakukan secara bersama, saat ini ada pihak yang telah dirugikan melaporkan pengacara Mustafa Pattiwael, SH kepada pihak Polres Luwuk Banggai didampingi salah seorang pemilik lahan dari keluarga HK. Usman.

Sayangnya, menurut pelapor kepada Tabloidjejak.com laporan dari pihaknya tidak diterima dengan saran agar dilaporkan secara bersama-sama oleh para pihak yang telah dirugikan. Dimana menurut pelapor yang mengisahkan cerita mereka mendatangi Polres Luwuk Banggai melalui SPKP.

Namun oleh petugas yang tidak diketahui namanya, menganjurkan agar menemui Kasatreskrim. Kemudian pelapor yang didampingi Su atas permintaan pak Anton mendatangi Kasatreskrim. Dimana ketika menemui Kasatreskrim diminta untuk datang esok hari, tanpa alas an yang jelas.

Anehnya, usai pertemuan tersebut, pelapor menerima SMS sekitar jam 09.38 Wita dari Mustafa Pattiwael bernada ancaman. Dimana SMS berbau ancaman tersebut berbunyi bila Mus akan melakukan laporan balik berupa laporan pencemaran nama baiknya.

Keesokan harinya tanggal 19 Juli 2107, pelapor didampingi 2 rekan lainnya yang menjadi korban penipuan dan penggelapan oleh oknum pengacara berinisial MP, tidak dapat menemui kasatreskrim sesuai janjinya, oleh salah seorang petugas disitu, dikatakan bapak sedang ke Palu.

Namun walau tidak dapat menemui Kasatreskrim, para pelapor sempat ditemui seorang oknum Polisi bernama Tedy. Teddy kepada pelapor menyarankan agar mengumpulkan dulu korban lainnya, baru dating melapor. Bahkan diminta agar membuat surat pernyataan.

Sore harinya, usai pelapor mendatangi Polres Luwuk Banggai, kembali pelapor menerima SMS dari Mustafa Patiwael, SH, yang menyatakan akan melaporkan Su, dan Mus juga menyatakan dalam SMSnya, kalau seandainya pelapor diperiksa bilang saja, kalau Ko, tidak melapor, Cuma mau dipaksa Su untuk melapor. ** Tim Tabloidjejak.com

Tags:
banner 468x60
author

Author: 

Related Posts