Misteri APBD Banggai Dibalik PILEG dan PILPRES

banner 468x60

Foto: Banggainet.com

TABLOIDJEJAK.com – LUWUK. Diawal tahun 2019, yang seharusnya dimulainya semua proses kegiatan pembangunan daerah bagi Pemerintah maupun Pemerintah daerah, adalah Pemerintah Daerah Banggai kini terkatung-katung antara ada dan tiada. “Kuat dugaan ada misteri anggaran terkait PILEG dan PILPRES, sehingga terjadi tarik ulur,” tandas sumber Tabloidjejak.com.

Pasalnya, rambu pembangunan berupa APBD tahun 2019 yang seharusnya ditetapkan akhir tahun 2018, atau tepatnya 31 Desember, belum juga tuntas akibat tidak pernah terjadi pembahasan baik menyangkut KUA maupun PPAS. Apalagi KUA dan PPAS baru ditandangani tanggal 14 Desember 2018.

Padahal ketentuan tentang Pemda sudah diatur sesuai ketentuan pasal 308 Undang-undang No. 23 tahun 2014 dan mengingat UU No. 39 tahun 2008 pasal 2 (1) APBD tahun 2019 jelas sudah diatur mengenai : a. Sinkronisasi kebijakan Pemda dengan kebijakan Pemerintah, b. Prinsip penyusunan APBD, c. Kebijakan penyusunan APBD, d. Teknis penyusunan APBD dan e. Hal khusus lainnya.

Adapun prinsip penyusunan APBD : 1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggara urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, 2. Tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat, 3. Tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, 4. Transparant untuk memudahkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD, 5. Partisipatif dengan melibatkan masyarakat, dan 6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

Sebagai acuan dalam proses penyusunan APBD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang kemudian harus dibuat berproses secara terencana dan sistematis. Dimana tujuannya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel.

Prosesnya melalui penyusunan Rencana Kerja tahun 2019 menjadi pedoman Rencana Kerja Pemerintah daerah. Dan RKPD inilah menjadi pedoman penyusunan APBD tahun 2019. Dimana dalam RKPD harus mengacu pada 5 prioritas Pembangunan Nasional.

Prioritas pembangunan tersebut : 1. Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan & pelayanan dasar, 2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas & kemaritiman, 3. Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industry dan jasa produktif, 4. Pemantapan ketahanan energy, panga & sumber daya air melalui pelestarian lingkungan, dan ke 5. Stabilitas keamanan Nasional & sukses Pemilu.

Kemudian sinkronisasi tersebut ditungkan dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Prioritas & Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang menjadi dasar penyusunan RAPBD. Dimana proses ini wajib dilaksanakan.

Setelah KUA & PPAS, selanjutnya Bupati mengeluarkan surat edaran untuk Rencana Kerja SKPD masing-masing terkait. Kemudian dari RKA-SKPD diserahkan dan dibahas oleh Satuan Kerja Pengelolah Keuangan daerah (SKPKD).

Tentunya, “semua diakomodir lewat Musrembang yang tentunya harus diselaraskan dengan sasaran dan prioritas hasil Reses dan penjaringan anggota Dewan, yang harus dilakukan 1 minggu sebelum Musrembang,” ujar Irfan Oneng. Namun sayangnya, semua proses ini tidak berjalan, akibat tarik ulur tanpa sebab antara Dewan Banggai dengan Pemerintah daerah Banggai.

Beberapa sumber baik dari kalangan DPRD Banggai, Tokoh Politik, tokoh Masyarakat maupun masyarakat umumnya kepada Tabloidjejak.com menduga, bahwa kemungkinan muncul dana siluman yang erat kaitannya dengan Pileg dan Pilpres.

Dugaan mereka, dikaitkan dengan adanya kenaikkan dana bagi PMI, KNPI dan organisasi lainnya secara fantastis. Dimana menurut Badrin Nonsi, PMI yang biasanya hanya sekitar 3 ratusan juta, naik mencapai 2,1 M. Demikina juga, menurut Ketua DPRD Banggai, kok bisa Pemda berutang kepada pengusaha (Gapensi) hingga menembus 51 M. “Pasti ada program yang nyelonong tanpa DPRD ketahui,” ujarnya menduga tetang kemungkinan terjadinya kongkalingkong.**

 

Tags:
banner 468x60
author

Author: 

Related Posts