APBD Pemda Banggai Rentan Pelanggaran & Manipulasi ke Dokumen Palsu

banner 468x60

Foto: LUWUK POST

TABLOIDJEJAK.Com – LUWUK. Dalam sepanjang sejarah pemerintah daerah di Indonesia, Kabupaten Banggai bisa masuk kategori daerah aneh tapi nyata. Bahkan kalau boleh, daerah terbanyak memperoleh AWARD ini, dapat diusulkan masuk record MURI.

Pasal keunikannya, ketika semua daerah di Indonesia telah mulai meluncurkan kegiatan pembangunannya, adalah Kab. Banggai baru memulai pembahasan APBDnya secara internal dilingkup Pemkab Banggai, selama 3 hari ini (22 s/d 25 Januari 2019), setelah KUA PPAS ditandatangani tertanggal 14 desember 2018 sebagai kegiatan yang menyimpang dari aturan pemerintah pusat.

Ketika signal pemerintah melalui kepmen No. 38 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah tahun anggaran 2019, dengan segala tahapan dan kewajibannya diarahkan, namun Pemda Kab. Banggai malah mbalelo melakukan inisiatif sendiri menembus waktu menggapai harapan semu.

Maka mekanisme dari RKPD, KUA & PPAS wajib dipedomani dalam membahas rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun 2019 untuk diperoleh kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pasal 311 ayat (3) undang-undang No. 23 tahun 2014.

Setelah itu Ketua TAPD menyampaikan rancangan KUA dan PPAS kepada Kepala daerah paling lambat minggu I bulan Juli, selanjutnya Kepala daerah menyampaikan rancangan KUA & PPAS kepada DPRD paling lambat minggu II bulan Juli, untuk diperoleh kesepakatan antara Kepala daerah dan DPRD paling lambat minggu I bulan Agustus 2018. Sayangnya sudah mekanisme ini tak dilalui, datangnya KUA & PPAS pada tanggal 14 desember 2018.

Lantas surat edaran Bupati untuk membuat Rencana Kerja Anggaran – SKPD berdasarkan musrembang yang diteruskan ke Satuan Kerja Pengelolah Kekuangan (SKPKD), dimana sepatutnya 1 minggu sebelumnya, harus diselaraskan dengan sasaran prioritas berdasarkan pokok-pokok pikiran DPRD hasil reses dan penjaringan aspirasi rakyat, melalui pembahasan dan penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD serta penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD paling lambat minggu ke II, justru diabaikan.

Bahwa suasana yang kian mencekam dirona wajah PNS dan Anggota DPRD akibat molornya waktu pembahasan dan penetapan APBD, yang terus bakal membuat pucat pasi, karena harus berhadapan dengan proses waktu evaluasi, hasil evaluasi dan penyempurnaan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD yang membutuhkan waktu sekitar 25 hari atau hampir sebulan harus mengencangkan perut untuk tidak menerima gaji karena belum tertata dalam instrument APBD.

Kepatutan mekanisme sebagaimana diatur oleh Pemerintah yang sebelumnya diabaikan, nampaknya harus disiasati dengan akal bulus seolah-olah telah dilalui yang patut diduga akan diakali, sehingga cenderung melahirkan dokumen tidak benar atau tidak sesuai plot dan sinergitas aspirasi rakyat.

Lantas dimana muka rakyat dimata Pemda Banggai, kalau rakyat sudah tidak dianggap. Maka adalah ketua Nurani Nusantara Bambang kepada Tabloidjejak.com menyatakan, bahwa dokumen APBD dipalsukan, sangat mungkin terjadi. Sebab itu, “kami akan melakukan upaya hukum bila Dokumen APBD yang tidak melibatkan masyarakat dalam hal ini DPRD sebagai representasi rakyat atas seluruh mekanisme yang diwajibkan tidak dilakukan, sebab itu kami meminta agar pihak Pemda Banggai memberikan penjelasan terkait APBD kepada kami,” tandas Bambang.

Terkait permintaan penjelasan kami, diatur sesuai prinsip penyusunan APBD point ke 4 Kepmen No. 38 tahun 2018, menyatakan, transparan untuk memudahkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi yang seluas-luasnya tentang APBD.

Adalah yang membuat miris kondisi pemerintahan kab. Banggai saat ini, kami nilai telah terjadi pelanggaran dalam penyusunan rancangan dan penetapan APBD sebagaimana hal-hal yang secara prinsip sesuai Kepmen No. 38 tahun 2018, pada point 2 terjadi : tidak tertib dan tidak taat pada peraturan dan perundang-undangan, serta tidak efisien, ekonomis dan efektif pertanggungjawabannya yang telah melukai rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Demikian pula tidak taat waktu, dan menelikungi tahapan serta melampaui jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud point 3. Sehingga kuat dugaan akan rentan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan kepentingan umum sesuai point 6, akibat tidak jelas dan tidak dibahasnya program dan alokasi serta peruntukannya dan untuk kepentingan siapa atau kepentingan tertentu baik secara pribadi maupun politik.

“Bila akta-akat otentik terkait kelengkapan dokumen APBD tersebut tidak benar, maka patut diduga sebagai dokumen palsu,” ujar Bambang. Atas dokumen yang diduga palsu, maka para pihak yang dianggap memalsukan entah secara sendiri-sendiri atau bersama-sama, sebagai telah melakukan perbuatan pidana pemalsuan akta oetentik. **

 

Tags:
banner 468x60
author

Author: 

Related Posts