Ketua GBH Banggai : Sekab. Banggai Harus Diganti

banner 468x60

TABLOIDJEJAK.Com – LUWUK. Molor dan tidak jelas pembahasan dan penetapan APBD 2019 Kab. Banggai, dinilai oleh beberapa tokoh masyarakat, cendekiawan, akademisi dan LSM Banggai, merupakan  kelemahan dan ketidakmampuan dari Sekertaris Kabupaten Banggai : Abdullah Ali, dalam memenej perencanaan dan tata kelolah system administrasi pemerintahan.

Dimana ketidakmampuan Abdullah Ali, sudah berlangsung kurun waktu tahun berjalan selama pemerintahan Herwin Yatim sejak tahun 2016 s/d 2019 ini. “Bayangkan, selama ini Pemda Banggai sudah mengalami kerugian sekitar 500 miliar, karena terjadi pemotongan atas keterlambatan penetapan APBD Kab. Banggai secara berulang sejak tahun 2016 sebesar 168 M, 2017 sebesar 86 M, tahun 2918 sebesar 74 M dan kemungkinan tahun ini, pemotongan bisa terjadi sebesar 20 %,” tandas Hi. Sofyan Yunan kepada Tabloidjejak.com ketika bersua dirumah Ka. Biro KPK.

Sepatutnya, “bila kondisi sedemikian ini sudah sering terjadi keterlambatan dan pemotongan, maka sebaiknya Abdullah Ali, harus diganti,” tandas ka. Biro tabloid KPK. “Bupati, harus mengganti dan tidak boleh lagi mentolerir dan mempertahankan keberadaan Abdullah Ali, kalau mau Banggai ini maju dan berhasil,” ketus Farid Ka. Biro KPK Luwuk Banggai.

Kalau Bupati Herwin Yatim mau pemerintahan berjalan baik dan kelanjutan kesinambungan pembangunan terus berlangsung, maka tidak harus tidak, Sekertaris Kabupaten harus diganti. Tapi kalau mau terus buruk dan hancur, silahkan lanjutkan,” tutur Hi. Sofyan mendukung pendapat Ka. Biro KPK dalam perbicangan terkait berbagai persoalan yang terjadi di Kab. Banggai.

Masakan kepatutan yang diharuskan bergulir sejak bulan Juli bisa molor hingga menembus tahun 2018 sampai ditahun 2019, tak terlihat tanda-tanda kerja mereka dalam membuat pedoman kerja pembangunan daerah Kab. Banggai.

Selama ini, dalam kurun 4 tahun pemerintahan Herwin Yatim, keterlambatan sudah sering terjadi, sehingga setiap tahun selalu terjadi pemotongan anggaran. Sepatutnya, mereka jangan berpikir untuk kepentingn diri sendiri atau kelompoknya. Coba, sadar dan lihat tanggungjawab mereka untuk masyarakat banggai.

Sumber Tabloidjejak.com menyatakan, bahwa berbagai keanehan terkait APBD tahun 2019, Bupati Herwin Yatim sebagai kepala daerah tidak pernah memasukkan pemberitahuan atas KUA & PPAS kepada DPRD, sebagaimana diamanatkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Justru yang berinisiatif memasukkan KUA dan PPAS adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang tidak memiliki kompetensi dan tanggungjawab. Jelas niat BPKAD, tidak kami terima,” jelas sumber Tabloidjejak.com.

Karena kesalahan tersebut, kembali KUA & PPAS, dimasukkan oleh Sekertarias Kabupaten atas nama Bupati. Inipun tidak ada dalam aturan dan perundang-undangan. Karena yang wajib memasukkan KUA PPAS hanyalah Bupati. Sementara  sampai hari ini, Bupati tidak pernah memasukkannya.

Kalau proses ini terus berlarut, kan yang jadi korbannya masyarakat Banggai. Nah anehnya, kok tiba-tiba tanpa babibubebo, sudah akan dibawa ke Palu untuk dilakukan evaluasi, tanpa melalui mekanisme paripurna. Tidak adanya Paripurna hingga saat ini, diakui oleh beberapa SKPD tertentu, bahwa mereka tidak pernah diundang untuk mengikuti Rapat Paripurna untuk penetapan APBD, sebagaimana yang berlaku selama ini. **

 

Tags:
banner 468x60
author

Author: 

Related Posts