Diduga Dokumen Palsu Proyek Pelabuhan Luwuk Bobol Dana Negara

banner 468x60

TABLOIDJEJAK.Com – LUWUK. Proyek Replacement Fasilitas Pelabuhan Luwuk tahun anggaran 2018, kuat dugaan dibobol dengan manipulasi dokumen  atau dengan dokumen tidak benar. Pasalnya, proyek yang terus molor pekerjaannya melampaui kontrak dan bahkan hingga melewati ketentuan batas waktu yang diberikan selama 50 hari, walau belum selesai pengerjaannya, sudah dibayar 100 %.

Pengakuan pembayaran sebesar 100 % tersebut dijelaskan oleh PPK Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Luwuk, walau diakuinya, pekerjaan belum diselesaikan. Demikian pula pihak KPPN Luwuk melalui kepala bagian umumnya Sofyan, mengakui telah membayar 100 % atas proyek Replacement Fasilitas Pelabuhan Luwuk tersebut.

Pihak KPPN Luwuk, tidak mengetahui dan tidak memeriksa apakah pekerjaannya sudah selesai atau belum, karena menurut Sofyan mereka hanya sebatas memeriksa kelengkapan administrasinya. Setelah lengkap, kami kemudian membayar melalui nomor rekening pemohon.

Sementara pihak P4D Kejari Luwuk Banggai melalui Kasiintel Kejari terkait pengawasannya, membenarkan bahwa Proyek Replacement Fasilitas Pelabuhan Luwuk sudah 100 % dibayarkan. Namun tidak sepenuhnya dibayarkan kepada pelaksana, dan sisanya disimpan di Bank. Nanti selesai pekerjaan baru dibayar seluruhnya.

Terkait pembayaran 100 % atas proyek replacement fasilitas pelabuhan Luwuk tahun anggaran 2018, menurut sumber Tabloidjejak.com, bahwa pembayaran ini tidak dapat dibenarkan, dan sudah dapat dikategorikan sebagai upaya pembobolan dana Negara.

Menurutnya, bila pekerjaan akan melampaui masa kontrak, maka sebelumnya, PPK harus menetapkan cat off perhitungan fisik, sebelum proses pengajuan SPM LS ke KPPN. Dimana PPK bersama Penyedia PT. Bakti Karya Persada Nusantara dan Konsultan pengawas PT. Primatama Prima Konsultama menghitung fisik pekerjaan yang sudah diselesaikan sampai batas waktu cat off, yang pembayarannya harus sesuai progress pekerjaan dan bukannya 100 %.

Bahwa sesuai ketentuan UU No. 1 tahun 2014 pasal 11, tahun anggaran terhitung 1 Januari s/d 31 Desember. Bila kemudian proyek melampaui tahun anggaran 31 desember, maka berdasarkan Perpres 54 tahun 2010 jo. Perpres 70 tahun 2012 jo. Prepres 4 tahun 2015 pasal 93 disebutkan, PPK dapat memutuskan kontrak secara sepihak.

Namun PPK dapat memberikan kesempatan melanjutkan sisa pekerjaan hingga tahun anggaran berikutnya mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 194/PMK.05/2014 penyelesaian sisa pekerjaan pada tahun berikutnya, harus melalui ketentuan : a. dapat menyelesaikan hingga melewati 50 hari yang diberikan, b. Surat pernyataan kesanggupan dapat menyelesaikan pekerjaan 50 hari diatas kertas bermeterai, c. pembayaran berikutnya dengan menggunakan dana alokasi DIPA TA berikut melalui revisi anggaran.

Dan untuk mengambil keputusan melanjutkan atau tidak sisa pekerjaan, PPK dapat melakukan konsultasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Kemudian, PPK melakukan perubahan kontrak dengan ketentuan : 1. Mencantumkan sumber dana untuk membiayai sisa pekerjaan, 2. Tidak boleh menambah jangka waktu/masa pelaksanaan pekerjaan.

Sementara apa yang dilakukan pihak PPK dan KPPN yang patut diduga telah terjadi konspirasi, adalah melanggar peraturan menteri keuangan No. 194/PMK.05/2014, yaitu melewati tahun anggaran 31 desember, melewati 50 hari tambahan waktu, pembayaran 100 % tidak sesuai progress pekerjaan, memanipulasi dokumen sebagai tidak benar, dan bahkan patut diduga membungakan sisa dana proyek atau dana Negara untuk kepentingan tertentu dengan berkomplot secara bersama-sama.**

 

 

 

Tags:
banner 468x60
author

Author: 

Related Posts