Sekilas Tentang Sistem Pemerintahan di Indonesia

Berita Utama, Opini 0
banner 468x60

INDONESIA — Commercial Famous dalam Pemilihan Penguasa. Liberalisasi Pro Rakyat langsung. America pilkada pemilihan langsungnya rakyatnya yang membayar. Indonesia terbalik. UU Indonesia gondok karena semakin besar partainya semakin besar ketidak transparannya.

Orang yang belum memiliki syarat dan tidak mengerti haruslah sebaiknya memiliki IQ, EQ, SQ yang telah memenuhi syarat.

Surat terbuka dalam pilkada bagi para parpol perlu diperhatikan.

Masalah dalam negeri yang teramat banyak dari segi UU pilkada. Adanya ketidak-jelasan dalam keterbukaan dari Pemda. Mekanisme UU dalam menjelaskan tentang money politik, dan tidak memiliki konstitutional yang kuat dan status Pemda masih memungkinkan kenapa? Argumennya apabila ada, pecah konsep. Lantas bagaimana? Excecutive hanya sebagai wakil. Solusi dalam masalah akuntibilitas? Masalah dari satu partai bagaimanakah pemecahannya. Diikat dalam kontak politik secara hukum. Pindah partai? Konsekuensinya harus adanya UU yang memecahkan masalah oportunistis.

Penataan konferensif dalam UU harus tegas. Konstitunsi dalam sistem Pemda tidak di desain untuk membackup dalam mendukung sistem desain kepala daerah. Bagaimana tinjauan dalam desain pemilu? 2 momentum nasional. Pemilu lokal dan nasional. Polisi atas dasar oportunisi dipaksa oleh sistem, mengapa dan bagaimana?

Ideologi formalitas oleh siapa? Hanya untuk uang oleh para siapa?

Riset dalam politik transaksional menjadi tren oleh ICW harapannya adalah kepentingan dan lisensi dan bagaimana memberikan proteksi. Pemetaan dalam pemodal dari pemilu batasan sumbangan.

Mengkonfirmasi dana-dana tidak jelasnya.

Adanya instrumen pemerintah yang manipulatif?

Upaya pencarian modal politik menggunakan dana hibah-hibah pemerintah.

Adanya temuan unsur kemunafikan politik dengan menggunakan berbagai modus penipuan dengan cara yang sangat halus

Impact damaging sangat berdampak luas dan ke depan!

Keoptimalan yang masih setengah hati yang harus di awasi lima orang sebaiknya per-daerah. Akan tetapi UU tidak optimal mendukung.

Ekonomi politik. Bagaimana riset dalam pembuatan pemetaan secara meluas akan sistematik dalam pengkalkulasian oleh semua golongan rakyat yang bersatu untuk bangsa dan negara?

Indonesia, Tangerang Selatan 13 Juli 2012

Oleh Prasetyo Peuru Henry Putra

**AdminY

Tags:
banner 468x60
author

Author: 

Related Posts